Kajari Lambar Tetapkan Tersangka Korupsi Pengerjaan Jalan Dan Jembatan Way Batu Pesibar

Pesisir Barat - - Kejaksaan Negeri Lampung Barat resmi mengumumkan dua tersangka yakni A dan AL perihal kasus tindak pidana korupsi pengerjaan proyek pembangunan jalan dan jembatan Way Batu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2014 lalu.

Penetapan kedua tersangka tersebut berdasarkan hasil peningkatan penyelidikan ke penyidikan yang dilakukan Kejari Lambar yang di sampaikan saat konfensi pers yang digelar di ruang aula Kejari Lambar setempat, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Dua Suporter Tewas di GBLA, Syaiful Huda Desak Pihak yang Bertanggung Jawab Diseret ke Ranah Hukum

Dari penyidikan di temukan kerugian negara diperkirakan sebesar Rp. 339.044.115, 75 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ribu seratus lima belas rupiah koma tujuh puluh lima sen).

"Kerugian negara tersebut berdasarkan dari nilai kontrak hasil tender elektronik yang ditetapkan oleh Pokja sebesar Rp.1.302.000.000 (satu milyar tiga ratus dua juta rupiah) yang dimenangkan oleh CV. E.S, " ujar Kepala Kejari Lambar, Riyadi.

Baca juga: Satu Abad PSHT Terima Kado Spesial Dari Pemerintah RI

Dijelaskan Riyadi tersangka A merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sementara tersangka AL merupakan rekanan atau pelaksana pekerjaan.

"Modus operandinya tersangka AL meminjam perusahaan CV. E.S untuk mengikuti lelang, selanjutnya AL membuka rekening dengan tujuan agar setiap percairan termin dilakukan tersangka melalui staffnya, " jelas Riyadi.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly: UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Keadilan Restoratif

"Kemudian, tersangka AL memerintahkan pekerjanya untuk menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) serta dokumen pencairan serta seluruh dokumen atas nama direktur CV. E.S, " imbuhnya.

Riyadi mengungkapkan, sejatinya pengerjaan proyek tersebut telah selesai dan diserahterimakan 100 persen. Namun berdasarkan pemeriksaan lapangan Ahli Teknik Unila dinyatakan terdapat item yang tidak sesuai kontrak (terdapat kekurangan volume).

Baca juga: Komnas HAM: Jangan Ada Informasi yang Ditambah-tambah di Masyarakat

"Diantaranya, Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base), lapisan pondasi agregat kelas A dan B serta Beton K-350 Struktur Bangunan Atas, " rincinya.

Dikatakan Riyadi, atas perbuatan melawan hukum tersebut tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999.

Baca juga: UU KIP Akankah Hanya Akan Menjadi Tumpukan Kertas Saja, Yudi : Kami Yakin Majelis Komisioner Individu Yang Mempunyai Kredibilitas Dan Integritas Dalam Penerapan Aturan KIP

"Dalam proses penyelidikan tersangka AL sudah kita panggil untuk klarifikasi lapangan namun yang bersangkutan tidak hadir, " tandasnya, seraya memberi informasi, pengembalian kerugian negara tindak menghapuskan tindak pidana setelah ditetapkannya proses penyelidikan.